prajurit.id – Masyarakat California yang merasakan dampak tingginya harga bahan bakar dapat mengharapkan solusi melalui pengajuan gugatan class action yang baru-baru ini diajukan. Gugatan ini, yang diajukan pada 22 Juni di Distrik Timur California, menuduh sejumlah operator pom bensin besar memanipulasi harga pom bensin dengan menggunakan perangkat lunak harga berbasis kecerdasan buatan dari Kalibrate Fuel Systems. Perangkat ini diduga memanfaatkan data pesaing untuk memengaruhi biaya bahan bakar, dan gugatan tersebut ditujukan kepada lebih dari 1.700 pom bensin di negara bagian itu, termasuk BP, Walmart, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Albertsons, dan Circle K.
Para penggugat berargumen bahwa di lokasi-lokasi di mana perangkat lunak otomatis ini digunakan secara luas, harga bahan bakar naik sekitar 30 sen per galon di atas yang biasanya ditentukan oleh persaingan normatif. Gugatan ini menyebutkan bahwa ini merupakan skema pengaturan harga ilegal yang dilakukan oleh perusahaan algoritmik Kalibrate dan beberapa pengecer bahan bakar terbesar di negara bagian tersebut.
Pelanggaran Hukum dan Tindakan Penegakan
Menurut gugatan tersebut, perusahaan minyak melanggar hukum California AB 325 yang mulai berlaku awal tahun ini, yang bertujuan untuk menanggulangi praktik pengaturan harga berbasis algoritmik. Hukum ini memberikan hak antitrust kepada penggugat di California untuk mengajukan klaim jika pesaing menggunakan algoritma harga yang sama dalam rangka konspirasi untuk membatasi perdagangan. Hukum ini juga mempermudah pengajuan kasus serupa berdasarkan hukum antitrust utama California, yaitu Undang-Undang Cartwright.
Perwakilan dari Divisi Pengawasan Pasar Bahan Bakar Komisi Energi California menyatakan bahwa lembaga tersebut memonitor pasar bahan bakar dengan ketat dan telah memberikan pemberitahuan kepada para penyuling, distributor, dan penjual tentang hukum AB 325. Komisi telah mengeluarkan peringatan sebelumnya bahwa harga bahan bakar bermerek mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar generik di tengah kenaikan harga yang dipicu oleh konflik di Iran.
Tiga penggugat California yang terlibat dalam gugatan ini adalah Joel Casciani dari Chula Vista, Paola Hartman dari Homeland, dan Crystal Turnbough dari Marysville. Ketiga penggugat mengklaim bahwa mereka membeli bahan bakar dengan harga yang terlalu tinggi di pom-pom bensin yang dimiliki oleh perusahaan yang menggunakan Kalibrate Fuel Pricing. Meskipun tidak ada nilai kerugian yang spesifik dicari, mereka meminta pemulihan kerugian kompensasi dan penyelesaian ganti rugi tiga kali lipat dari kerugian yang telah ditimbulkan.
Inovasi Teknologi dalam Penentuan Harga
Gugatan ini muncul bersamaan dengan peluncuran aplikasi mobile terbaru oleh Kalibrate yang memungkinkan pengecer bahan bakar untuk mengatur harga menggunakan ponsel mereka. Deskripsi aplikasi tersebut menyebutkan bahwa fitur-fitur yang ditawarkan meliputi “wawasan pasar yang lebih baik, kemampuan mobile baru, dan fitur berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan kejelasan lebih besar dalam keputusan harga.”
Walaupun penetapan harga dinamis bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama beberapa dekade, banyak kritik kini diarahkan pada praktik penetapan harga berbasis pengawasan. Perbedaan utama antara penetapan harga dinamis dan pengawasan terletak pada cara informasi mengenai konsumen digunakan. Penetapan harga dinamis sering kali bergantung pada permintaan atau kondisi pasar lokal, sementara pengawasan mengambil data pribadi untuk menentukan harga yang kemungkinan akan dibayar oleh konsumen.
Kesimpulan
Dengan peningkatan kesadaran akan praktik harga yang dianggap merugikan konsumen, gugatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat California dalam upaya untuk memproteksi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi dalam menentukan angka yang mereka bayar untuk bahan bakar. Situasi ini menawarkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana teknologi dan algoritma dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta mendorong perdebatan mengenai kebijakan yang perlu diambil untuk melindungi hak-hak konsumen di era digital ini.
